Jauh sebelum istilah Public Relations (PR) muncul di Indonesia. Pemerintahan yang berkuasa sudah menjalankannya. Fungsi yang dijalankan tentu belum seperti sekarang. Sebelum merdeka, fungsi awal PR pemerintah yang berkuasa identik dengan penerangan kepada publik. Komunikasi yang dibangun juga sebatas one way communication atau satu arah. Fungsi PR semacam ini sudah dijalankan Pemerintah Hindia Belanda yang berkuasa hingga 1942.
Pemerintah Hindia Belanda saat itu sudah mengatur kegiatan penerangan bagi publik. Pengaturan kegiatan penerangan yang lebih ketat diterapkan pada masa pendudukan Jepang. Mereka hanya memberi ruang kegiatan penerangan untuk tujuan perang. Seluruh berita disensor oleh Badan Propaganda bernama Sendenbu. Kala itu, fungsi PR Hindia Belanda maupun Jepang belum membuka ruang komunikasi dua arah. Padahal, aktivitas PR kontemporer mensyaratkan komunikasi timbal balik. Ketiadaan komunikasi dua arah mungkin disebabkan keterbatasan media komunikasi.
Berdasarkan Buku Public Relation (2016). Berikut adalah alur perkembangan Public Relation pemerintah indonesia dari masa ke masa. Simak lebih lanjut dibawah ini, ya!
- Baca Juga : 3 Ragam Divisi Public Relation dalam Organisasi
Kendali Penerangan Masa Kolonial Belanda
Pada masa penjajahan Belanda, PR identik dengan fungsi Pemerintah Belanda sendiri membentuk Dinas Penerangan (Vooning Dients). Untuk menyalurkan ide dan kebenaran menurut vergeten Kolonial. Selain itu, Belanda juga mengatur berita yang boleh dibagikan dan tidak berbahaya bagi pemerintah. Pemerintah Belanda membagi aktivitas pers menjadi dua jenis, yaitu resmi dan tidak resmi.
Salah satu tujuan Belanda adalah membatasi kritik yang beredar melalui media cetak. Kritik dipandang dapat menjadi bumbu kas dan mengancam kekuasaan Belanda. Oleh sebab itu, Belanda membuat semacam program propaganda untuk menangis kritik dari pribumi.
Belanda sangat bertumpu kepada surat kabar untuk urusan penerangan. Java Couront adalah surat kabar resmi pemerintah Belanda. Surat kabar yang terbit sejak tahun 1922 ini dicetak oleh perusahaan percetakan bernama Landsdrukkerij. Selain mencetak Jovo Courant. Perusahaan percetakan tersebut juga bertugas menerbitkan Lembaran Negara yang memuat undang-undang dan peraturan pemerintah atau Staatsblad.
Pemanfaatan radio sebagai saluran berita turut mempengaruhi cara kerja Dinas Penerangan. Perang Dunia I mendorong Belanda menerapkan cara yang aman dan efisien untuk menjalin hubungan timbal balik dengan daerah jajahannya. Dampaknya, pada tahun 1934, Nederlandsch Indische Rodio Omroep Maatschappij (NIROM) resmi berdiri. NIROM merupakan perkumpulan radio swasta yang sifatnya semi resmi milik pemerintah.
Selain memaksimalkan radio, Belanda juga mengusahakan pembuatan film sebagai penerapan konsep PR. Pada tahun 1935, Belanda mengucurkan sejumlah dana untuk membiayai sebuah film berjudul Poreh, Film yang disutradarai Mannus Franken tersebut bertujuan untuk mengenalkan budaya pribumi kepada masyarakat Belanda di Eropa.
- Baca juga : Pengertian AIDA Beserta Contoh Penerapannya
Aktivitas Penerangan Zaman Pendudukan Public Relations Jepang
Pada masa pendudukan Jepang, penerangan sangat dibatasi. Menurut catatan sejarah, Jepang memang memiliki jawatan penerangan yang cukup tangguh. Kontrol Jepang atas aktivitas penerangan diterjemahkan dengan menindas gerakan para pejuang. Untuk mengendalikan informasi dan berita, Jepang mendirikan Sendenbu. Sebuah jawatan yang dibentuk di tingkat pusat hingga karesidenan (syu). Melalui Sendenbu, propaganda untuk mengobarkan semangat rakyat supaya siap berperang membantu Jepang terus disuarakan.
Sendenbu mengendalikan saluran komunikasi melalui majalah Djawa Baroe, pamflet hingga isi siaran radio. Selain media cetak, Sendenbu juga menguasai produksi film. Perusahaan film milik Belanda diambil alih dan namanya diubah menjadi Nippon Eiga Sha. Selain itu, perusahaan ini juga memproduksi newsreels yang diberi judul Djawa Baharu (Nampo Hodo). Tak hanya itu, Nippon Eiga Sha juga memproduksi film dokumenter dan feature yang diedarkan oleh perusahaan yang juga dikuasai Jepang.
Public Relations Pemerintah Orde Lama dan Orde Baru dari Masa ke Masa
Pascakemerdekaan, muncul usulan membuat lembaga khusus untuk menyampaikan gagasan serta kebijakan kepada rakyat. Lembaga tersebut diharapkan dapat menjadi jembatan komunikasi antara rakyat dengan pemerintah yang baru saja merdeka. Komunikasi dua arah memang menjadi salah satu pilar penting dalam perkembangan negara baru. Maka, sebuah kementerian untuk mengurusi masalah penerangan pun dibentuk.
Salah satu hasil sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 19 Agustus 1945 menetapkan 12 kementerian. Salah satunya adalah Kementerian Penerangan. Tugas Kementerian Penerangan adalah mengedukasi rakyat supaya siap untuk mempertahankan dan
mengisi kemerdekaan Indonesia. Selain itu, Kementerian Penerangan juga mengajak rakyat untuk memperkenalkan negara yang baru merdeka ini ke luar negeri.
Fungsi Kementerian Penerangan kian strategis setelah Konferensi Meja Bundar (KMB) November 1949. Peran strategis tersebut tampak dalam urusan terkait program dan kebijakan pemerintah. Terutama setelah Republik Indonesia Serikat (RIS) terbentuk. Setelah RIS terbentuk, fungsi penerangan diemban oleh empat lembaga. Pertama, Kementerian Penerangan RI. Kedua Kementerian Penerangan RIS. Ketiga Kementerian Penerangan Negara Indonesia Timur. Keempat Jawatan Penerangan Negara Bagian.
Kementerian Penerangan juga disebut sebagai badan kontak. Tugasnya adalah menyediakan informasi supaya mudah diakses oleh Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan dan Keamanan. Setelah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) resmi terbentuk pada tanggal 17 Agustus 1950. Fungsi PR dipegang satu lembaga saja, yaitu Kementerian Penerangan.
Bakohumas Era Departemen Penerangan RI
Harmoko, selaku Menteri Penerangan menegaskan. Bahwa fungsi dan peran penerangan dijabarkan ke dalam Penerangan Pembangunan dan Pembangunan Penerangan. Oleh sebab itu, insan penerangan yang berkiprah dibekali falsafah dan etika yang diatur dalam Pedoman Penerangan 1993-1998. Falsafah penerangan mengajarkan bahwa informasi merupakan produk budaya, sekaligus komoditas jasa kreatif dan bukan komoditas dagang.
Bakohumas Era Reformasi
Setelah terpilih, Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) membubarkan Departemen Penerangan. Sementara itu, pada pemerintahan Presiden Megawati, Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi dibentuk. Oleh sebab itu, Bakohumas sendiri melekat kepada kementerian tersebut. Lalu pada Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I asuhan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Berubah nama menjadi Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Menteri Komunikasi dan Informasi era Kabinet Gotong Royong, Syamsul Mu’arif, mengingatkan para pejabat PR Bakohumas untuk mereposisi diri. Reposisi ini dilakukan sejalan dengan perubahan paradigma kenegaraan yang menuntut kebersamaan dan hilangnya ego sektoral. Pejabat PR pemerintah juga dituntut mengambil peran di depan dalam mengenali permasalahan yang diprediksi mengganggu stabilitas nasional. Setidaknya, pejabat PR pemerintah dapat mengetahui lebih awal isu yang akan menjadi wacana publik.
Penutup
Lahirnya era keterbukaan informasi yang diikuti konvergensi teknologi komunikasi merupakan peluang besar bagi seluruh praktisi PR pemerintah. Hal ini guna mengembangkan sekaligus mempertajam kiprahnya. Arus informasi yang mengalir deras ke publik menuntut pejabat atau praktisi PR pemerintah berani tampil. Ikut serta dalam pengambilan keputusan dan menunjukkan peran strategisnya.
Adanya standar kompetensi kehumasan yang disusun Bakohumas bersama sejumlah elemen merupakan langkah yang baik. Supaya konsep PR kian terukur kinerjanya di setiap lembaga atau organisasi. Kinerja PR pemerintah dituntut mampu mengantisipasi dan memprediksi isu yang akan berkembang menjadi wacana publik.
Nah, itu tadi penjelasan lengkap mengenai perkembangan Public Relation Pemerintah dari masa ke masa. Bagi kamu yang ingin sekali menjadi seorang PR atau Public Relation. Kini vocasia hadir dengan kursus Public Relation Masterclass. Kamu akan didampingi oleh instruktur yang berkompeten. Sehingga nanti nya kamu bisa menjadi seorang professional PR yang handal dalam menghadapi krisis di perusahaan. Tunggu apalagi ? Buruan daftar sekarang juga, sedang ada diskon lho!
Public Relation Masterclass l Vocasia.id
