Pengertian Kebijakan Fiskal
Kebijakan Fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah untuk mengarahkan perekonomian dengan perubahan pengeluaran dan pendapatan pemerintah. Instrumen utama yang digunakan dalam Kebijakan Fiskal adalah pengeluaran pemerintah/belanja negara dan pajak.
Selain itu kebijakan fiskal juga berguna untuk mengarahkan ekonomi suatu negara menjadi lebih dengan cara mengubah maupun memperbarui pengeluaran serta pemasukan pemerintah. Melalui kebijakan fiskal, pemerintah dapat melakukan kontrol terhadap pengendalian pengeluaran serta penerimaan pemerintah dan negara.
Singkatnya, kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan pemerintah untuk dapat mengontrol pendapatan serta pengeluaran dana negara agar ekonomi negara tersebut menjadi lebih baik. Untuk memahami lebih dalam mengenai perumusan kebijakan fiskal di masa mendatang,
Tujuan Kebijakan Fiskal
Kebijakan fiskal memiliki tujuan utama yaitu untuk menentukan arah, tujuan, sasaran serta prioritas dari pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi suatu negara dan bangsanya.
Secara garis besar, tujuan kebijakan fiskal adalah untuk memengaruhi jalannya perekonomian dengan berbagai sasaran berikut ini:
1. Meningkatkan PDB dan pertumbuhan ekonomi
Kebijakan fiskal bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara maksimal karena berpengaruh besar dengan pemasukan atau pendapatan negara, meliputi: bea dan cukai, pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan, devisa negara, impor, pariwisata, dan lainnya.
Selain itu, contoh pengeluaran negara yang dimaksud di antaranya pembangunan sarana dan prasarana umum, belanja persenjataan, proyek pemerintah dan pesawat dan program lain untuk kesejahteraan masyarakat.
2. Memperluas lapangan kerja dan mengurangi pengangguran
Seperti yang kita ketahui, pengangguran merupakan salah satu masalah yang menjadi momok di suatu negara. Di Indonesia, tingkat pengangguran sudah berkurang 140.000 jiwa. Menurut persentase tingkat pengangguran terbuka, jika pada Februari 2017 angkanya mencapai 5,33%, pada Februari tahun ini angkanya berada di level 5,13%. Hal tersebut juga tidak terlepas dari pelaksanaan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal memang diaplikasikan serta menjadi prioritas dalam upaya pencegahan timbulnya pengangguran.
3. Menstabilkan harga-harga barang/mengatasi inflasi
Turunnya harga suatu barang membuat hilangnya harapan untuk mendapatkan keuntungan bagi sektor swasta. Akan tetapi, harga yang terus meningkat juga bisa mengakibatkan inflasi.
Di sisi lain, inflasi bisa memberikan keuntungan seperti menciptakan kesempatan kerja penuh. Akan tetapi, inflasi juga bisa berdampak negatif pada kelompok atau orang yang berpenghasilan rendah karena daya beli jadi menurun.
Masalah inflasi yang tak kunjung stabil berpotensi besar membuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah berkurang. Melalui kebijakan fiskal, tingkat pendapatan nasional, kesempatan kerja, tinggi rendahnya investasi nasional, dan distribusi penghasilan nasional pun diharapkan akan berjalan dengan baik.
Jenis Kebijakan Fiskal
Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang terbagi menjadi beberapa kategori. Selengkapnya tentang jenis kebijakan fiskal adalah sebagai berikut:
1. Dari Segi Teoretis
Dari segi teoretis, jenis kebijakan fiskal di Indonesia terbagi 3, yaitu kebijakan fiskal fungsional, terencana, dan insidental.
- Kebijakan Fiskal Fungsional
Pengertian kebijakan fiskal fungsional adalah kebijakan yang diambil demi meningkatkan kualitas ekonomi secara makro, dengan dampak yang baru terlihat dalam jangka panjang. Contoh kebijakan fiskal fungsional misalnya pemberian beasiswa kuliah, bantuan pendanaan start-up, dan sebagainya. - Kebijakan Fiskal Disengaja/Terencana
Kebijakan fiskal disengaja adalah kebijakan manipulasi anggaran negara. Fungsi kebijakan fiskal satu ini adalah untuk menghadapi masalah tertentu, misalnya pandemi dan krisis ekonomi. Contoh kebijakan fiskal disengaja adalah alokasi APBN bagi sektor kesehatan di masa pandemi dan relaksasi pajak usaha. - Kebijakan Fiskal Tak Disengaja/InsidentalKebijakan fiskal tak disengaja yaitu kebijakan berupa penetapan keputusan/aturan untuk melindung stabilitas ekonomi sektor non-pemerintah, contohnya penetapan harga eceran tertinggi.
2. Dari Segi Penerapan
Jenis kebijakan fiskal dari segi implementasinya ada 2, yaitu kebijakan fiskal ekspansif dan kontraktif.
- Kebijakan Fiskal Ekspansif
Pengertian kebijakan fiskal ekspansif adalah kebijakan yang diambil pemerintah saat ekonomi melemah dengan menaikkan anggaran belanja serta menurunkan atau meniadakan pajak bagi sektor tertentu. Fungsi kebijakan fiskal ekspansif adalah demi meningkatkan daya beli barang, sehingga perusahaan tetap bisa melakukan produksi tanpa memecat pekerja. - Kebijakan Fiskal Kontraktif
Jenis kebijakan fiskal dari segi penerapan berikutnya adalah kebijakan fiskal kontraktif, kebijakan menurunkan belanja pemerintah dan menaikkan pajak. Fungsi kebijakan fiskal satu ini adalah untuk mencegah inflasi dan mengurangi rasio gini.
3. Dari Segi Neraca Pembayaran
Jenis kebijakan fiskal dari segi neraca terbagi 4, yaitu kebijakan fiskal seimbang, surplus, defisit, dan dinamis.
- Kebijakan Fiskal Seimbang
Kebijakan fiskal satu ini diambil untuk menjaga keseimbangan pemasukan dan pengeluaran negara. Fungsi kebijakan fiskal satu ini adalah agar negara tidak punya terlalu banyak hutang. Meski terdengar positif, regulasi fiskal seimbang memiliki risiko besar, karena tidak semua negara punya kemampuan memenuhi seluruh kebutuhan warganya. - Kebijakan Fiskal Surplus
Pengertian kebijakan fiskal surplus adalah jenis kebijakan fiskal yang diambil ketika pemasukan lebih banyak dari pengeluaran. Fungsi kebijakan fiskal surplus adalah demi mencegah terjadinya inflasi. - Kebijakan Fiskal Defisit
Kebalikan dari jenis kebijakan fiskal surplus, kebijakan fiskal defisit adalah regulasi fiskal guna mengatasi kekurangan pemasukan dibanding pengeluaran. Salah satu contoh kebijakan fiskal defisit adalah utang luar negeri. - Kebijakan Fiskal Dinamis
Jenis kebijakan fiskal terakhir dari segi penerapan adalah regulasi fiskal dinamis, yaitu kebijakan ekonomi yang diambil sewaktu-waktu saat negara membutuhkan.
Baca Juga | Pengertian Buku Besar
Instrumen Kebijakan Fiskal
Instrumen kebijakan fiskal adalah sektor-sektor yang dimanfaatkan pemerintah guna menjaga stabilitas ekonomi makro negara. Lebih detail tentang instrumen kebijakan fiskal di Indonesia di antaranya:
1. Pajak
Poin pertama instrumen kebijakan fiskal adalah pajak dari seluruh sektor domestik dan luar negeri. Demi mencapai tujuan kebijakan fiskal, pemerintah dapat memanipulasi pajak dalam bentuk pengurangan, penambahan, penundaan, sampai peniadaan.
Baca juga | Jenis-Jenis Pajak Di Indonesia
2. Pengeluaran Belanja
Instrumen kebijakan fiskal berikutnya adalah pengeluaran belanja negara, yang juga bisa dikurangi atau ditambah sesuai kebutuhan. Apabila neraca pembayaran negara defisit, maka pemerintah bisa mengurangi pengeluaran belanjanya di sektor tertentu, misalnya penundaan pembayaran THR bagi PNS.
3. Obligasi Publik
Instrumen kebijakan fiskal yang ketiga adalah penerbitan obligasi atau surat utang bagi warga negara. Berbeda dengan utang luar negeri, obligasi publik memiliki coupon rate atau bonus komisi saat pemerintah mengembalikan pinjamannya ke masyarakat.
4. Alokasi Anggaran
Instrumen kebijakan fiskal terakhir adalah alokasi anggaran. Agar tujuan kebijakan fiskal dalam periode tertentu berhasil, pemerintah punya wewenang memindahkan alokasi anggaran dari satu sektor ke sektor lainnya. Misalnya di masa pandemi, pemerintah dapat memprioritaskan anggaran untuk fasilitas kesehatan.
Baca Juga | Apa itu Biaya Modal?
