Sudah tahukah kamu perbedaan antara UMR, UMK, dan UMP dalam dunia kerja? Mungkin salah satu istilah yang paling sering kita dengar adalah UMR. Tapi, tak jarang juga orang menganggap ketiganya memiliki makna yang sama, yaitu besaran gaji pada suatu daerah. Padahal, ketiganya memiliki makna yang berbeda, lho.
source: freepik
UMR, UMK, dan UMP berkaitan erat dengan sistem penggajian karyawan. Kenaikan dan penetapan upah terbaru menjadi hal yang selalu dinanti-nanti setiap tahunnya. Nah, dalam menetapkan angka pengupahan, pemerintah menggunakan sejumlah skema yang biasa diterapkan.
Pemilihan skema ini nantinya yang akan mempengaruhi besaran upah yang diterima oleh para pekerja. Untuk itu, kita juga harus mengetahui skema penetapan upah di Indonesia, termasuk perbedaan mengenai UMR, UMK, dan UMP yang akan dikupas tuntas pada artikel berikut ini.
Baca Juga | Yuk Mengenal Kakeibo, Teknik Mengatur Keuangan Ala Orang Jepang!
Pengertian UMR (Upah Minimum Regional)
UMR ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman dengan cakupan wilayah provinsi. Dahulu, UMR banyak menjadi acuan dalam penetapan gaji sehingga istilah ini banyak dikenal di masyarakat. Namun dengan peraturan yang baru, istilah ini sudah tidak berlaku lagi. Sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 226 Tahun 2000, UMR tingkat I berganti istilah menjadi UMP, sedangkan UMR tingkat II berganti istilah menjadi UMK.
Baca Juga | Cara Menjadi Finance Yang Baik
Pengertian UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota)
Setelah mengetahui apa itu UMR dan UMP, sekarang kita beralih ke istilah selanjutnya, yaitu UMK. Sesuai kepanjangannya, UMK adalah upah bulanan terendah yang ditetapkan di cakupan wilayah kabupaten/kota.
Penetapan upah ini ditetapkan oleh pemerintah kota/kabupaten berdasarkan Peraturan Presiden No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan. Di mana penetapannya memperhatikan syarat pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi kabupaten/kota terkait.
Dilansir dari Tempo, UMK tidak boleh lebih rendah dari UMP. Jika gubernur belum bisa menetapkan UMK, acuan upah yang berlaku di wilayah kabupaten/kota tersebut adalah sama dengan UMP. Besaran UMK ditetapkan oleh gubernur selambat-lambatnya pada 30 November setiap tahun. Hal ini mulai diberlakukan pada 1 Januari tahun berikutnya.
Baca Juga | Yuk, Simak Tujuan Bekerja Selain Mendapatkan Penghasilan!
Pengertian UMP (Upah Minimum Provinsi)
UMP berlaku di seluruh wilayah yang berada di satu provinsi, termasuk kabupaten/kota. Berdasarkan Pasal 4 Kepmenaker Nomor 226 Tahun 2000, UMP sebelumnya dikenal sebagai UMR yang ditetapkan oleh gubernur.
Nah, setiap provinsi tentu memiliki standar minimum upah yang berbeda-beda. Misalnya, upah minimum di DKI Jakarta tahun 2022 ditetapkan sebesar Rp. 4.641. 854, sedangkan upah minimum di DIY ditetapkan sebesar Rp. 1.840.915.
Baca Juga | Rekomendasi Passive Income Di Tahun 2022, Dijamin Cuan!
Mengapa UMP setiap provinsi bisa berbeda?
Perbedaan UMP di setiap provinsi ini dilihat dari standar kebutuhan hidup. Hal ini dipengaruhi besar oleh perbedaan sumber daya, adat istiadat, kebudayaan, serta struktur ekonomi dan kinerja. Pada pasal 4 Kepmenaker Nomor 226 Tahun 2000 ayat 4, UMP ditetapkan oleh gubernur paling lambat setiap tanggal 21 November. Berlaku mulai di tahun berikutnya pada tanggal 1 Januari.
Baca Juga | Mengenal Shutterstock, Situs Penambah Penghasilan!
Jadi, apa saja perbedaan antara UMK dan UMP?
source: freepik
UMK dan UMP adalah standar acuan utama yang digunakan dalam skema pengupahan di Indonesia. Sebagaimana disebutkan pada pengertian di atas, keduanya memiliki beberapa perbedaan, di antaranya:
1. Wilayah pemberlakuan
Sesuai kepanjangannya, UMP adalah standar upah minimum yang diberlakukan di wilayah tingkat provinsi. Sedangkan, UMK adalah standar upah minimum yang diberlakukan di wilayah tingkat kabupaten/kota.
Baca Juga | Kenapa Sih Gaji Bisa Berkurang? Berikut Ini Contoh Pemotongan Gaji Karyawan!
2. Faktor yang mempengaruhi besaran upah
Seperti yang sudah disinggung di atas bahwa UMP dan UMK ditentukan beberapa faktor seperti perbedaan sumber daya, adat istiadat, kebudayaan, struktur ekonomi, dan lain-lain.
Baca Juga | 9 Pekerjaan Yang Memiliki Gaji Besar
3. Ditetapkan oleh yang berwenang
Baik UMK maupun UMP, keduanya ditetapkan oleh gubernur setempat. Hanya saja untuk UMK, gubernur mempertimbangkan usulan dari bupati/walikota dan Dewan Pengupahan Provinsi. Sementara untuk UMP, gubernur hanya mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi.
Baca Juga | TKI Jepang : Gaji, Persyaratan, Dan Cara Daftarnya
4. Tanggal penetapan
Nominal UMP dan UMK selalu berubah setiap tahunnya, yang mana nominal terbarunya ditetapkan selambat-lambatnya pada tanggal 21 November untuk UMP dan 30 November untuk UMK. Keduanya sama-sama mulai diberlakukan pada 1 Januari tahun berikutnya.
Baca juga | 10+ Fasilitas Yang Diharapkan Selain Gaji, Kamu Wajib Tahu!
Leave a Reply